Kota Batu Hadapi Krisis Gas 3 Kg, Kuota Subsidi Susut 230 Ribu Tabung hingga Akhir Tahun
Berita Batu- Warga Kota Batu bersiap menghadapi ancaman kelangkaan gas elpiji bersubsidi jenis 3 Kg (tabung gas melon). Penyebabnya, kuota elpiji jatah 3 Kg yang dialokasikan pemerintah pusat untuk kota ini pada tahun 2025 mengalami pemotongan signifikan, yakni sebesar 680 metrik ton atau setara dengan 226.666 tabung.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3325837/original/017320200_1608124648-20201216-Kebutuhan-LPG-3-kg-naik-ANGGA-7.jpg)
Baca Juga : BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem untuk Kota Batu dan Jatim hingga 17 September
Pengurangan ini memicu kekhawatiran akan terhambatnya aktivitas rumah tangga dan usaha mikro yang sangat bergantung pada energi terjangkau tersebut. Hingga saat ini, alasan pasti pemotongan kuota dari pusat masih belum dapat dikonfirmasi secara jelas.
Potret Defisit yang Mengkhawatirkan
Berdasarkan data yang dirilis oleh Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, terjadi penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, Kota Batu mendapat jatah sebanyak 13.328 MT (4.442.666 tabung). Sementara di tahun 2025, angka tersebut menyusut menjadi hanya 12.648 MT atau 4.216.000 tabung.
Yang lebih memprihatinkan, realisasi penyerapan kuota yang telah terjadi hingga akhir Agustus 2025 lalu sudah mencapai 8.830 MT (2.943.333 tabung). Dengan konsumsi harian rata-rata yang mencapai 44 MT atau 14.733 tabung, perhitungan proyeksi hingga Desember nanti menunjukkan angka yang defisit.
Dari sisa kuota sekitar 1.272.666 tabung, diperkirakan kebutuhan riil masyarakat justru mencapai 1.502.766 tabung. Artinya, akan terjadi kekurangan pasokan sebanyak 230.100 tabung hingga akhir tahun, yang berpotensi memicu antrean panjang dan pasar gelap.
Akar Masalah: Distribusi yang Tidak Tepat Sasaran
Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, mengungkapkan bahwa penyusutan kuota ini diduga akibat penyesuaian perhitungan proyeksi jumlah penerima manfaat (masyarakat berhak subsidi) oleh pemerintah.
Namun, ia mengakui bahwa masalah utama justru terletak pada ketidaktepatan sasaran distribusi di lapangan. “Masih banyak praktik penjualan yang tidak sesuai prosedur, seperti tidak melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui Merchant Apps Pertamina (MAP) dengan menunjukkan KTP,” jelas Ahad.
Kesenjangan antara jatah dan kebutuhan ini banyak bersumber dari tingkat pengecer (retail), yang seringkali tidak melakukan verifikasi dan menjual gas subsidi kepada konsumen yang tidak berhak, misalnya pelaku usaha menengah.
Solusi Jangka Panjang: Verifikasi Ketat dan Kebijakan Satu Harga
Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, mulai tahun 2026 mendatang akan diterapkan aturan baru yang lebih ketat. “Nantinya, pembelian gas melon wajib menggunakan KTP untuk verifikasi NIK. Ini bertujuan memastikan subsidi hanya disalurkan kepada masyarakat miskin dan rentan di desil 1 hingga 4,” tegas Ahad.
Selain itu, pemerintah juga sedang merevisi Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 untuk menerapkan kebijakan Satu Harga Elpiji. Revisi ini diharapkan dapat mewujudkan energi yang berkeadilan dan memperbaiki tata kelola distribusi agar ketersediaannya merata dan terjamin.
Dampak Langsung ke Pelaku Usaha dan Pangkalan
Dampak pengurangan kuota ini langsung terasa di seluruh rantai pasokan. Kiky Sutrisno, pemilik Agen Lancar Pertiwi Jaya di Kelurahan Temas, mengaku harus mengurangi pengiriman ke 100 pangkalan langganannya.
“Setiap hari kami menyalurkan 6.720 tabung. Sekarang masing-masing pangkalan maksimal hanya dapat 70 tabung, turun dari jatah sebelumnya,” ujarnya. Harga jual dari agen ke pangkalan tetap Rp 16.000 per tabung, dan dijual ke konsumen dengan harga Rp 18.000.
Keluhan serupa disampaikan Tri Wijaya, pemilik pangkalan gas di Kelurahan Sisir. “Dulu saya terima 100 tabung per hari dari agen. Tahun ini turun drastis jadi hanya 70 tabung. Sejauh ini, 70 tabung itu selalu ludes terjual, baik ke konsumen langsung maupun ke pengecer. Kami bersyukur penyaluran masih lancar setiap hari, tapi jumlahnya yang kurang,” tutur Tri.
Dengan kondisi ini, pengawasan terhadap distribusi dan penegakan aturan di tingkat pengecer menjadi kunci untuk mencegah situasi yang semakin memburuk dan memastikan gas subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
